Aksi "Indonesia Gelap" 2025 yang dipimpin oleh elemen mahasiswa memang menarik perhatian publik secara nasional bahkan internasional. Namun, di balik semangat perjuangan yang diusung, tidak sedikit pula kritik yang bermunculan dari berbagai kalangan masyarakat. Berikut adalah beberapa sisi kontradiktif yang patut menjadi bahan refleksi bersama.
1. Tuntutan Terlalu Umum dan Kurang Spesifik
Salah satu kritik utama datang dari pengamat kebijakan publik yang menilai bahwa 13 tuntutan mahasiswa terlalu luas dan normatif, seperti "menegakkan keadilan hukum" atau "menindak tegas korupsi". Meski penting, tuntutan seperti itu sulit diukur keberhasilannya dan terkesan seperti jargon yang diulang setiap tahun tanpa strategi implementasi yang jelas.
2. Gangguan Ketertiban dan Ekonomi
Aksi besar-besaran yang dilakukan di jalan raya mengganggu aktivitas masyarakat, terutama di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Banyak pekerja, pelaku UMKM, bahkan ambulans dilaporkan terhambat akibat pemblokiran jalan. Ini menimbulkan pertanyaan: apakah cara penyampaian aspirasi ini justru merugikan rakyat kecil yang katanya diperjuangkan?
3. Potensi Politisasi Gerakan
Meski diklaim sebagai murni gerakan mahasiswa, tidak sedikit yang menduga adanya aktor politik di balik layar yang memanfaatkan keresahan mahasiswa untuk kepentingan kekuasaan. Beberapa pengamat bahkan menyebutkan bahwa narasi yang dibangun cenderung mengarah ke oposisi tertentu.
4. Kurangnya Representasi Seluruh Mahasiswa
Tidak semua mahasiswa di Indonesia mendukung aksi ini. Di berbagai kampus, muncul suara yang menolak ikut serta, bahkan menganggap BEM SI tidak mewakili aspirasi mahasiswa secara menyeluruh. Beberapa merasa bahwa pendekatan dialog lebih solutif dibanding turun ke jalan.
5. Efektivitas Aksi Dipertanyakan
Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai bertanya: apa dampak nyata dari aksi ini? Jika tidak ada perubahan konkret dari pemerintah setelah aksi selesai, apakah ini hanya menjadi euforia sesaat tanpa hasil jangka panjang.
Kritik terhadap Aksi "Indonesia Gelap" bukan berarti menolak semangat mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan. Namun, di era digital dan keterbukaan informasi, cara dan strategi perjuangan juga harus dievaluasi agar tetap relevan, efektif, dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi masyarakat.
