Tren “Indonesia Gelap” yang dimotori mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai kota Tanah Air telah menjadi simbol kebangkitan kesadaran politik dan demokratis di Indonesia. Aksi ini bukan sekadar protes, melainkan cerminan semakin kritisnya publik dalam memantau kebijakan pemerintah serta mendorong mekanisme umpan balik konstruktif. Dengan melihat tren ini dari sudut pandang positif, dapat ditarik berbagai pelajaran penting: peningkatan partisipasi publik, perbaikan kebijakan melalui kritik, dan peluang inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
Aksi mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/02/2025). Demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap itu menuntut tolak efisiensi anggaran, batalkan program Makan Bergizi Gratis dan tolak revisi UU TNI-Polri(MI/Usman Iskandar)
Kebangkitan Kesadaran Demokratis
Partisipasi Publik yang Meningkat
Aksi “Indonesia Gelap” telah berhasil menarik perhatian
luas, mulai dari mahasiswa, aktivis sipil, hingga kalangan perempuan yang turun
ke jalan, menunjukkan inklusivitas gerakan ini.
Fenomena ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran publik akan hak dan kewajibannya
sebagai warga negara yang berdaulat.
Mekanisme Umpan Balik Konstruktif
Kritik yang disuarakan melalui “Indonesia Gelap” menjadi
mekanisme umpan balik bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan,
misalnya tuntutan transparansi pengelolaan anggaran dan revisi regulasi yang
dianggap tidak berpihak pada rakyat. Presiden Prabowo Subianto menanggapi
narasi tersebut dengan optimisme, menegaskan prospek ekonomi Indonesia tetap
kuat dan siap bersaing hingga menjadi ekonomi terbesar keempat dunia pada 2050,
yang dapat menenangkan kekhawatiran sebagian kalangan.
Implikasi Positif bagi Demokrasi Indonesia
Dorongan untuk Inovasi Kebijakan
Tekanan publik sering kali memicu inovasi dalam tata kelola
pemerintahan. Rekomendasi dan kritik gerakan “Indonesia Gelap” mendorong
lahirnya kebijakan baru yang lebih responsif, seperti peningkatan transparansi
anggaran dan efisiensi birokrasi.
Penguatan Kualitas Demokrasi
Meskipun ada penilaian kemunduran di beberapa aspek
demokrasi Indonesia pada dekade terakhir, seperti maraknya korupsi dan
ketertutupan lembaga public, fenomena “Indonesia Gelap” menandai tren positif
dalam kesadaran demokratis yang dapat memperbaiki kualitas perwakilan dan
partisipasi pemilih.
Pembelajaran dari Pandemi
Seperti yang dipaparkan dalam evaluasi demokrasi saat
pandemi COVID-19, di balik tantangan, ada pula peningkatan partisipasi digital
masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik — sebuah peluang yang kini
diperkuat oleh gerakan “Indonesia Gelap”.
Tantangan dan Arah Ke Depan
Menjaga Keseimbangan Kritik dan Dialog
Agar gerakan ini tidak sekadar menjadi kritik destruktif,
diperlukan saluran dialog yang terstruktur antara publik dan pembuat kebijakan,
sehingga aspirasi dapat diakomodasi secara nyata.
Melanjutkan Semangat Partisipasi
Gerakan “Indonesia Gelap” hendaknya diikuti langkah konkret,
seperti partisipasi dalam forum kebijakan publik dan pemilu, guna memastikan
suara rakyat terwakili secara institusional.
Dengan memandang tren “Indonesia Gelap” sebagai tanda
bangkitnya kesadaran demokratis, Indonesia mendapatkan momentum untuk
memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan inovasi kebijakan, dan
memperkuat partisipasi publik demi masa depan demokrasi yang lebih sehat dan
inklusif.